“JYJ Law” sebuah amandemen yang diusulkan terhadap aksi penyiaran Korea dimana mencegah pihak ketiga yang memiliki blacklist individu atau grup tertentu untuk muncul di televisi – yang sempat gagal diawal Juni tahun ini – telah disahkan oleh Majelis Nasional.
Secara khusus, amandemen melarang perusahaan penyiaran untuk mencegah penampilan individu atau grup pada acara karena permintaan pihak ketiga yang tidak berhubungan dengan produksi acara, atau karena permintaan yang berasal dari pihak ketiga bahkan setelah individu atau grup tertentu telah disahkan secara hukum untuk tampil di acara tersebut.
Jika sebuah perusahaan penyiaran melanggar kebijakan ini, Komisi Komunikasi Korea dapat mengeluarkan perintah korektif atau biaya denda hingga dua persen dari penjualan perusahaan.
Majelis perempuan Choi Min Hee, yang merupakan kepala proposal ini, mengatakan, “Dengan undang-undang ini, hak-hak seniman seperti JYJ yang tidak bisa tampil di televisi serta hak-hak para fans yang ingin melihat artis ini di televisi telah dijamin. “
Manajemen JYJ, C-Jes mengatakan, “Kami telah berjuang dengan kondisi yang tidak adil selama tujuh tahun, dan kami bersyukur bahwa kami tidak sendirian dalam menentang itu. Kami berharap bahwa dengan perubahan ini, aksi yang tidak adil tidak akan lagi terjadi di industri hiburan. “
Namun, keraguan tetap ada, dimana keputusan yang muncul di acara selalu dan tetap ada dalam hak produser acara, membuat penerapan hukum yang berpotensi menjadi sulit. Bahkan ketika fans JYJ telah memprotes grup tidak tampil di acara, produser telah membantah tuduhan tersebut, mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang terakhir dalam proses kasting.
Salah satu direktur agensi hiburan mengatakan, “Aku tidak berpikir perubahan ini akan segera membuka jalan bagi JYJ untuk tampil di program musik. Namun, sebagai langkah hukum yang diajukan untuk melindungi hak-hak selebriti, aku percaya para produser akan tetap dalam batas-batas hukum dan mencoba untuk mempertahankan ekuitas untuk menghindari kontroversi. “
source : soompi